Akibat Situasi Yang Semakin Memburuk di Wilayah Timur, Taliban Mencopot 2 Gubernur di Afghanistan

Jakarta - Taliban memecat gubernur provinsi Nangarhar dan gubernur provinsi Kunar akibat situasi keamanan yang memburuk di wilayah timur Afghanistan. Setelah mencopot kedua gubernur, Taliban lantas menunjuk pemimpin baru di dua provinsi tersebut.

Pengumuman itu disampaikan Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid melalui Twitter sebagaimana dilansir Sputniknews, Selasa (21/9/2021).

"Muzammil menjadi Gubernur Nangarhar. Mawlawi Qasim menjadi Gubernur Kunar,"twit Mujahid. Selain itu, sejumlah pejabat tinggi di beberapa wilayah juga dirotasi Taliban seperti di Nangarhar, Khost, dan Herat.

Pada Sabtu (18/9/2021), ibu kota Nangarhar, Jalalabad, diguncang ledakan bom yang menyebabkan tiga orang tewas dan 19 luka-luka.

Keesokan harinya, tepatnya pada Minggu (19/9/2021), Jalalabad kembali diguncang bom yang merenggut dua nyawa warga sipil dan melukai seorang anggota Taliban. ISIS mengaku sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ledakan tersebut, menurut Al Arabiya.

Pada Senin (20/9/2021), Taliban menyatakan bahwa pihaknya melancarkan operasi untuk mengeliminasi teroris di Jalalabad. Setelah mayoritas pasukan asing meninggalkan Afghanistan, Taliban dengan cepat menduduki sejumlah wilayah negara tersebut.

Puncaknya pada 17 Agustus, kelompok tersebtu berhasil menduduki Kabul. Taliban juga berhasil merebut provinsi terakhir yang menjadi basis perlawanan, Panjshir, pada 6 September. Setelah sepenuhnya menduduki Afghanistan, Taliban lantas membentuk pemerintahan sementara dengan Mohammad Hasan Akhund sebagai perdana menteri meantime.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ASEAN di Minta Melakukan Tindakan untuk Menghentikan Kekerasan terhadap Warga Sipil di Myanmar

Jakarta -  Korban tewas dari warga sipil anti-kudeta militer Myanmar terus bertambah hingga Rabu (14/4/2021) sudah lebih dari 700 orang. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyebut apa yang terjadi di Myanmar saat ini adalah tragedi bagi ASEAN . Menurutnya para pemimpin ASEAN harus segera melakukan tindakan nyata untuk mencegah korban jiwa berjatuhan. "Para pemimpin ASEAN tidak boleh tinggal diam, harus ada upaya konkret untuk segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil di Myanmar. Usul Pak Jokowi untuk diadakan KTT ASEAN untuk membahas krisis di Myanmar sudah tepat," kata Sukamta kepada wartawan, Jumat (16/4/2021). "Saya berharap Bu Retno bisa secara intensif melakukan komunikasi dengan para menlu di ASEAN untuk segera mewujudkan KTT tersebut, jika perlu Presiden bisa melakukan hotline kepada para pemimpin di ASEAN karena gentingnya situasi di Myanmar," lanjutnya. Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, para pemimpin ASEAN jangan sampai rag...
Baca selengkapnya

Taliban Berhenti Membayar Listrik, Afghanistan Bersiap Kembali Menghadapi Abad Kegelapan

Kabul - Ibukota Afghanistan, Kabul, akan kembali menghadapi "abad kegelapan" karena pemadaman listrik di tengah musim dingin menurut laporan The Wall Street Journal (The WSJ). Electrical outlet itu mengatakan pasokan daya kota itu berisiko, karena pemerintah Taliban berhenti membayar perusahaan asing yang memasok sebagian besar listriknya "Konsekuensinya akan berlaku di seluruh negeri, tetapi terutama di Kabul,"kata Daud Noorzai, mantan kepala eksekutif perusahaan listrik Afghanistan ( DABS ) kepada surat kabar itu. "Akan ada pemadaman listrik dan itu akan membawa Afghanistan kembali ke Abad Kegelapan dalam hal kekuasaan dan telekomunikasi,"katanya. Melansir Company Insider pada Senin (4/10/2021), sekitar 70 persen dari pasokan listrik Afghanistan berasal dari luar negeri, menurut brain trust Caspian Policy Facility yang berbasis di Washington DC. Sementara WSJ melaporkan pasokan listrik untuk ibu kota Afghanistan hampir seluruhnya berasal d...
Baca selengkapnya

Pemerintah Prancis Meminta Warganya Untuk Segera Mengungsi Tinggalkan Negara Ethiopia Karena Konflik Semakin Parah

Jakarta -  Pada Selasa (23/11), Prancis menjadi negara terbaru yang meminta warga negaranya meninggalkan Ethiopia yang sedang dilanda perang ketika pemberontak Tigray mengklaim semakin mendekati ibu kota Addis Ababa. "Seluruh warga negara Prancis secara resmi didesak meninggalkan negara ini tanpa menunda-nunda," jelas kedutaan besar Prancis di Addis Ababa dalam sebuah surel yang dikirim ke warga negara Prancis, seperti dikutip dari AFP, Rabu (24/11). Staf kedutaan akan memfasilitasi keberangkatan warga dengan memesankan tiket penerabangan komersil dan jika diperlukan akan disiapkan pesawaan sewaan. Sejumlah negara termasuk AS dan Inggris telah menerbitkan imbauan yang sama dalam beberapa pekan terakhir sembari menarik staf non-esensial dari negara tersebut. Seorang pejabat kedutaan Prancis mengatakan, akan ada staf kedutaan yang bakal dipulangkan terutama mereka yang memiliki keluarga. Ethiopia Utara dilanda konflik sejak November 2020 ketika Perdana Menteri Abiy Ahmed menge...
Baca selengkapnya