PM Kepulauan Solomon Berdalih Jika Kerusuhan Yang Terjadi Ulah Bebebrapa Orang Untuk Menggulingkannya
Jakarta - Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare menentang tekanan untuk mengundurkan diri setelah kerusuhan besar terjadi di negaranya. PM Kepulauan Solomon tersebut berdalih kerusuhan yang terjadi di ibu kota telah diatur oleh beberapa orang dengan "niat jahat" menggulingkannya.
"Sangat jelas bahwa
peristiwa baru-baru ini direncanakan dengan baik dan diatur untuk
mencopot saya sebagai perdana menteri karena alasan yang tidak
berdasar,"kata PM Sogavare pada Minggu (28/11/2021).
"Saya ingin menunjukkan kepada bangsa bahwa pemerintah sepenuhnya
berniat dan tidak ada yang akan menggerakkan kita. Kita harus dan tidak
akan pernah tunduk pada niat jahat segelintir orang,"lanjutnya, seperti
yang dilansir pada AFP pada Minggu (28/11/2021).
Banyak penduduk negara
Kepulauan Solomon berpenduduk 800.000 orang itu percaya bahwa
pemerintah mereka korup dan terikat pada Beijing serta kepentingan asing
lainnya.
Para pengunjuk rasa telah menyalurkan kemarahan mereka secara langsung
pada Sogavare dan pemerintahannya. Massa berusaha untuk membakar
parlemen dan kediaman pribadi perdana menteri ketika polisi menembakkan
gas air mata dan tembakan peringatan.
Beberapa area di ibu kota juga
diibakar oleh massa. Sogavare telah menyalahkan 3 hari kerusuhan itu
pada beberapa orang yang dianggap tidak bermoral karena menyesatkan
orang lain dengan informasi palsu.
"Kita harus dan tidak akan pernah tunduk pada niat jahat segelintir
orang. Kita harus melawan intimidasi, intimidasi, dan kekerasan,"ujar
PM Kepulauan Solomon itu. "Kita berutang ini kepada anak-anak kita dan
mayoritas rakyat kita yang tidak dapat membela diri,"tambahnya.
Dia mengatakan kekerasan yang berpusat di Chinatown ibu kota, telah
menyebabkan kerusakan bernilai 25 juta dollar AS (Rp 360,4 miliar) dan
menghancurkan 1.000 pekerjaan dalam ekonomi yang telah diperas oleh
dampak pandemi Covid-19.
Sogavare mengatakan pemerintah sedang mengerjakan paket pemulihan untuk membantu bisnis dalam negeri yang jatuh akibat Covid-19. Perdana menteri mengulangi janji untuk meminta
pertanggungjawaban "penghasut" yang tidak dikenal itu. "Yakinlah bahwa mereka akan menghadapi beban hukum dan penangkapan sudah dilakukan saat penyelidikan berlanjut, dengan lebih banyak penangkapan yang akan menyusul,"pungkasnya.
Komentar
Posting Komentar